Makalah Kependudukan

Makalah Kependudukan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Oleh : Imran

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam suatu Negara yang Sedang Berkembang (NSB) aneka macam permasalahan-persoalan yang sangat komplek untuk dikerjakan yang seringkali hal ini menjadi sebuah penghambat bagi kemajuan negara untuk maju menuju tahap selanjutnya. Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas perhatian dari pemerintah yaitu kemiskinan, hal ini pun sangatlah kuat besar kepada perkembangan negara. Tingkat perkembangan jumlah masyarakatyang tinggi dan tingkat kemiskinan yang mengikutinya mesti dijadikan pemicu bagi kelancaran program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan bukannya menjadi aspek penghambat.

Namun perihal persoalan kemiskinan ini bukan hanya dialami oleh NSB saja, bahkan sebuah negara yang maju pun mempunyai problem ini, tetapi tidak separah yang dialami oleh negara yang sedang meningkat . Hal ini tercermin dari pertemuan tingkat tinggi dunia yang sukses menggelar Deklarasi dan Program Aksi untuk Pembangunan Sosial (World Summit in Social Development) di Compenhagen pada tahun 1995. Salah satu fenomena sosial yang dipandang perlu penanganan secepatnya dan menjadi jadwal Tingkat Tinggi Dunia tersebut ialah kemiskinan, pengangguran, dan pengucilan sosial yang ada di setiap negara.

Mengenai penanganan persoalan kemiskinan ini beberapa usaha yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah ataupun swasta menerangkan bahwa adanya kepedulian untuk meningkatkan perekonomian masayarakat secara keseluruhan seperti yang tertuang dalam UUD Tahun 1945. Berbagai model penanganan kemiskinan yang sudah dilakukan lumayan banyak, misalnya Program Kesejahteraan Sosial Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda Mandiri (Prokesos KUBE KMM), Tabungan Kesejahteraan Rakyat (Takesra). Sesuai dengan GBHN dikerjakan delapan jalur pemerataan untuk menanggulangi tingginya angka kemiskinan yang diantaranya adalah pemerataan kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan berupaya, dan aneka macam pemerataan yang lain.

BAB II

PEMBAHASAN

Makalah Kependudukan

1. Pengertian kemiskinan
Kemiskinan ialah teman bersahabat dari penduduk di negara miskin. Mereka miskin alasannya mereka miskin,sehingga kemiskinan didalam sebuah masyarakat digambarkan selaku suatu lingkaran setan (vicious circle ) yang sungguh sukar untuk mengatasinya. Namun ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah ataupun negara maupun masyarakat dari suatu negara untuk mengangkat tingkat kehidupan mereka,ataupun menghemat beban berat yang mesti dipikul oleh masyarakat miskin. Miskin niscaya bukan opsi mereka, dan nyaris tak ada orang yang ingin hidup miskin, tetapi mereka tetap menjadi miskin.

Mereka miskin bisa disebabkan oleh alasannya adalah mereka tidak memiliki modal ataupun asset untuk usaha ataupun kegiatan ekonomi yang ingin mereka kerjakan , mereka tidak mempunyai pndidikan maupun ketrampilan untuk menerima pekerjaan yang lebih baik, produktifitas mereka yang rendah,dan kenaikan jumlah masyarakatyang berlebihan. disamping itu negarapun tidak bisa melalui kebijakan ekonominya untuk membuka dan menyediakan lapangan kerja yang cukup untuk rakyatnya. Kesemuanya ini menjadikan timbulnya kemiskinan structural.

2. Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi kemiskinan
Sesuai GBHN , maka repelita II sudah dicanangkan delapan jalur pemerataan, yang ialah bukti terperinci adanya suatu kemauan politik bahwa untuk selanjutnya pembangunan dan pemerataan tidak akan dipisah – pisahkan, dengan mengambil kaum miskin selaku golongan target utama. Delapan jalur tersebut di antaranya ialah :

a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan primer rakyat banyak, utamanya pangan, sandang dan perumahan
b. Pemerataan potensi memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan
c. Pemerataan pembagian pendapatan
d. Pemerataan peluang kerja
e. Pemerataan potensi berupaya
f. Pemerataan kesempatan ikut serta dalam pembangunan, `utamanya bagi generasi mudah daun kaum wanita
g. Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh tanah air
h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Langkah-langkah yang telah dan sedang di ambil dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan plus pemerataan lewat delapan jalur itu, pada hakikatnya mampu dibagi dalam empat golongan yang kait mengait satu sama lain adalah :

• Realokasi sumber daya alam ( contohnya dengan landreformI ) diikuti penciptaan lapangan kerja yang seluas – luasnya, utamanya bagi mereka yang miskin ;
• Penciptaan potensi menemukan fasilitas atau modal bagi orang miskin, dengan antara lain kredit candak kulak, kredit investasi kecil, dan bebagai macam kredit lainnya, dengan dilengkapi usaha pemasaran ;
• Usaha pendidikan, baik formal maupun nonformal, untuk memajukan kesanggupan dan keahlian dan membuang sikap pasrah kepada kemiskinan ;
• Usaha terciptanya kehidupan sosial yang sejahtera dan adil, yang meliputi antara lain kesehatan jasmani dan rohani, perumahan, penyediaan air higienis dan sebagainya, yang bisa memajukan mutu hidup orang miskin khususnya hingga ke taraf perkehidupan.

Semua langkah di atas telah meliputi segala bidang kegiatan masyrakat, tergolong pertanian, perkebunan, perdagangan, pengangkutan,transmigrasi, pembangunan,dan sebagainya. Semua acara ini tentu saja mesti ditunjang oleh prasarana – prasrana yang mencukupi yang mampu menjamin lancarnya transportasi, komunikasi, dan segala Sesuatu yang diperlukan demi lancarnya pembangunan dan pemerataan, terutama diwilayah – kawasan pedesaan dan pemukiman – pemukiman transmigrasi yang gres dimana prasarana lazimnya masih jauh dibawah tolok ukur.

Seperti yang di uraikan di atas kaum miskin sebagian besar terdapat didaerah pedesaan dan selaku angkatan kerja kesanggupan mereka lebih siap untuk melakukan usaha dibidang pertanian. Untuk membangun sektor pertanian pemerintah telah menunjukkan kebijaksanaan dalam usaha intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversivikasi pertanian dengan membina panca perjuangan tani ( penanaman hibrida, pemberantasan hama dan penyakit tumbuhan ), mengiatkan transmigrasi, dan semuanya ini didukung oleh pelatihan ekonomi dengan metode koperasi.

Namun perjuangan yang perlu diprioritas tinggikan yakni “ Transmigrasi penduduk” (kawasan yang padat masyarakatke kawasan yang, paling memberi impian baru bagi suksesnya usaha untuk memajukan taraf hidup kaum miskin, sebab transmigrasi mampu mengurangi kepadatan penduduk , mensuplai pulau – pulau lain yang jarang penduduknya dengan angkatan kerja, menawarkan sumber penghidupan gres yang mengandung keinginan untuk mampu ditingkatkan,dan menunjukkan keuntungan baru bagi para transmigran itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Usaha- usaha pemerintah yang sudah disebutkan di atas cuma merupakan sekelumit garis – garis besar perjuangan perjuangan yang sudah dan tengah dilakukan untuk mengeyahkan wabah kemisknan ditanah air kita. Usaha – usaha ini mengakibatkan pemerintah sebagai wahana pembangunan dan pergantian yang utama. Namun segala upaya yang baik dan mulia ini terperinci tidak akan berhasil tanpa tugas serta aktif masyrakat secara keseluruhan, utamanya tugas serta kaum miskin itu sendiri. Peranserta ini bisa lebih dibangkitkn dan dijamin kelangsungannya terutama oleh aparat pelaksanaannya yang bersih dan tangguh, yang disokong oleh organisasi dan administrasi yang rasional dan rapi. Kegiatan seperti inilah yang perlu ditimbulkan dalam era kurun pembangunan mendatang.

BAB III

PENUTUP

Makalah Kependudukan

Kemiskinan merupakan sobat bersahabat dari masyarakat di negara miskin. Mereka miskin alasannya mereka miskin,sehingga kemiskinan didalam suatu penduduk digambarkan selaku suatu bulat setan (vicious circle ) yang sungguh susah untuk mengatasinya. Pemerintah merupakan wahana utama dalam menangani masalah – persoalan kemisknan yang melanda Negara Indonesia tersayang ini. Adapun beberapa acara yang sudah dan sudah dijalankan pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan yang diantaranya yakni membangun usaha dan membuka lapangan kerja di pedesaan khusunya dibidang pertanian dan menggiatkan proses tansmigrasi

DAFTAR PUSTAKA

• Emil Salim, 1984. Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan. Inti Idayu Press.
• Soerjani. Moh, Rofiq Ahmad, Munir Rezy. 1987. Lingkungan : Sumber Daya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan. Jakarta : Universitas Indonesia
• Ala, Andro Bayo, 1996. Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Yogyakarta, Liberty.
• Arief, Saeful, 2000. Menolak Pembangunanisme, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
• Jurnal : Rizki Aji Hertanty, kebijakan-sosial-dalam-mengatasi-persoalan-kemiskinan.selasa 29 Desember 2009.

Sumber http://makalahmajannaii.blogspot.com